Evaluasi Setahun PTSP, Jokowi Senang Investasi Naik 17,8%

RADARRIAUNET.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah berjalan satu tahun. Jokowi senang, selama PTSP berjalan, investasi naik 17,8%.

"Hari ini kita akan evaluasi, kinerja dan pengembangan pelayanan terpadu satu pintu, utamanya di BKPM yang sudah berjalan hampir lebih dari 1 tahun dan kalau kita melihat data investasi dibanding 2014, 2015 naik kurang lebih 17,8 persen. Tetapi apa pun PTSP yang ada di BKPM harus kita evaluasi untuk perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan utamanya kecepatan dalam pelayanan investasi agar lebih baik lagi," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakpus, Selasa (23/8/2016).

Hadir dalam ratas antara lain Menko Maritim Luhut Panjaitan, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, Mendag Enggartiasto Lukito, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Mensesneg Pratikno, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Jokowi mengevaluasi, PTSP sebenarnya sudah berjalan, namun untuk mendapatkan izin investasi masih butuh waktu yang lama. Oleh karena itu, Presiden meminta Kepala BKPM untuk lebih aktif lagi.

"Saya minta sekali lagi, ini kepada seluruh kementerian, lembaga-lembaga penerbit perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal, dimulai diberikan, kepala BKPM mulai ditarik saja agar kecepatan ini lebih cepet lagi, sehingga investor enggak perlu berkeliling, di setiap kementerian," jelas Jokowi.

"Saya ingin agar PTSP ini benar-benar satu pintu, memberikan pelayanan yang cepat dan betul-betul tepat, terpadu, terintegrasi. Karena apapun, kunci pertumbuhan ekonomi kita ke depan adalah investasi, yang kita harapkan memberikan topangan adalah investasi," imbuhnya.

Selain itu, Presiden juga berpesan agar PTSP yang berada di daerah harus ikut dimonitor. Standarisasi pemberian izin harus disamakan dan harus ada sinergi antara pusat dan daerah.

"Keterpaduan PTSP di pusat di daerah juga harus betul-betul dilihat. Jangan sampai nanti pusat cepat, daerah masih lama atau pusatnya lama, daerah cepat, bisa terjadi seperti itu. Oleh sebab itu, semuanya harus dilihat dan harus ada standarisasi pelayanan investasi yang betul-betul bersinergi dan terkoordinasi antara pusat dan daerah," tutur Jokowi.

Pesan Jokowi sangat jelas, jangan sampai investor terombang-ambing dan mengalami kesulitan saat mengurus izin investasi. "Saya harapkan agar terus monitoring, pengawalan terhadap proses-proses investasi ini benar-benar dilakukan, diidentifikasi, dicarikan solusi sehingga tidak ada lagi kata investor kesulitan proses pembuatan perizinan," tegas Jokowi.


dtc/fn/radarriaunet.com